Soekarno

Sukarno atau Bung Karno berperan penting dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia seorang aktifis pergerakan yang berulangkali di penjara dan diasingkan. Dari Sukarno pula gagasan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir. Namun menjelang senjakala hidupnya, Soekarno disingkirkan dengan tidak hormat.

Sukarno mengawali perjuangannya sebagai anggota organisasi kepemudaan Jong Java di usia 14 tahun ketika dirinya sekolah di Hogere Burger School (HBS) Surabaya. Selama HBS, Sukarno tinggal di rumah Cokroaminoto, seorang tokoh di Sarekat Islam. Cokroaminoto adalah guru, bapak kos, sekaligus mertuanya. Sukarno menikahi Oetari, anak Cokroaminoto, di usia 22 tahun.

Selesai di sekolah HBS Surabaya, ia kuliah teknik sipil Technische Hoogeschool  (sekarang ITB) di Bandung ITB Bandung. Di Bandung, Sukarno mendirikan Algemeene Studie Club (ASC), sebuah kelompok studi intelektual, pada sekitar 1926. Selang setahun Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Karena aktifitas pergerakaannya ia ditangkap dan dipenjarakan pada 29 Desember 1929. Ia kemudian dijebloskan ke penjara Banceuy, lalu dipindah ke penjara Sukamiskin. Di pengadilan Landraad Bandung 18 Desember 1930 ia membacakan pledoinya yang fenomenal berjudul “Indonesia Menggugat”. Ia baru dibebaskan pada 31 Desember 1931.

Lepas dari penjara Sukarno bergabung dengan dengan Partai Indonesia (Partindo) pada 1932. Lagi-lagi ia ditangkap dan diasingkan ke Ende, Flores pada pada Agustus 1933. Ia diasingkan di Ende sampai sekitar tahun 1938. Kolonial kemudian mengasingkan Soekarno lagi ke Gading Cempaka, Bengkulu pada 1938. Ia baru dibebaskan pada 1942 menjelang Jepang menduduki Indonesia.

Di masa pendudukan Jepang, Sejumlah tokoh pergerakan Indonesia, termasuk Soekarno, diwadahi dalam Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sidang BPUPKI pertama itulah pada 1 Juni 1945, Sukarno melahirkan gagasan konsep tentang dasar negara. Sukarno menamainya Pancasila. Belakangan gagasan inilah yang dipakai menjadi dasar negara Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi Panitia Perseiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945, Di PPKI Sukarno terpilih sebagai Ketua. PPKI inilah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Dasar (UUD). Sampai di sini Indonesia sudah sampai pintu gerbang kemerdekaan.

Awal Agustus 1945, Sukarno diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam. Dalam pertemuan itu pemerintahan militer Jepang memberikan kesempataan kepada Indonesia untuk merdeka. Pada 14 Agustus Jepang menyerah pada Sekutu. Sukarno yang baru saja pulang dari Vietnam didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno mulanya enggan karena Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan.

Pada 16 Agustus, Sukarno dan Moh. Hatta diculik dan dibawa ke Rengasdengklok, Karawang. Di sana Sukarno terus didesak untuk memerdekakan Indonesia. Sukarno dan Hatta akhirnya setuju,
Pagi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, akhirnya, Sukarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu Indonesia merdeka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sementara pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama.

Hal ini terbukti dalam masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah merdeka, PPKI kembali bersidang dengan agenda menetapkan Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada 29 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat, mengukuhkan Sukarno dan Moh Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dua minggu kemudian, 19 September, untuk menunjukkan kebulatan tekad kemerdekaan, sekitar 200 ribu rakyat Jakarta melakukan rapat raksasa di Lapangan Ikada—kini di sebelah selatan Monas. Mereka menunjukkan kepada Jepang bahwa Indonesia sudah merdeka. Soekarno sebagai orator ulung mengharapkan rakyat Indonesia untuk tetap tenang.

Karena ibukota semakin tidak aman, pemerintahan Sukarno-Hatta memindahkan ibukota ke Yogyakarta pada Januari 1946. Sukarno memimpin revolusi dari ibukota kerajaan berstatus negeri merdeka itu.
Sementara di Jakarta Sjahir melakukan sejumlah diplomasi dengan Belanda. Dalam sejumlah diplomasi dengan Belanda pada 1946-1947, Sjahir dinilai gagal karena wilayah kekuasaan Indonesia semakin menyempit.
Pada 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer I untuk menguasai sejumlah aset penting di Indonesia. Indonesia semakin terdesak dipaksa untuk menandatangani sejumlah konsesi-konsesi politik. Indonesia hampir habis riwayatnya ketika Belanda melakukan agresi miiliter II pada 19 Desember 1948 menyerang ibukota Yogyakarta. Di saat genting itulah Sukarno mengontak Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra. Sesuai dugaan Belanda menangkap Soekarno, Mohammad Hatta tokoh lain lalu mengasingkan mereka ke Bangka.

Di tengah situasi lemah inilah peran militer dan diplomasi berperan penting. Sultan Hamengkubuwono bersama tokoh militer lain pada 1 Maret 1949 melakukan serangan terhadap Belanda dan menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Kemenangan enam jam ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.

Perjanjian Roem-Royen di bawah pengawasan PBB berhasil mengembalikan Soekarno-Hatta untuk kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Perjanjian demi perjanjian terus dilakukan sepanjang pertengahan sampai akhir 1949. Kemudian Belanda mengakui “penyerahan kedaulatan” kepada Indonesia. Sukarno kemudian diangkat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Pada 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Sukarno menjadi Presiden RI.

Sepanjang 1965-1971 menjadi masa-masa pahit bagi sang proklamator. Masa pahit Sukarno diawali pada 30 September 1965, ketika Sjam, Pono, Untung, Latief, dan Sujono melakukan gerakan militer-politik dengan menculik jenderal-jenderal angkatan darat. Mereka menyebut gerakan itu dengan nama Gerakan 30 September (G30S). Akibat penting dari gerakan ini adalah tekanan politik untuk Sukarno.

Secara bertahap kendali kekuasaan politik beralih ke Mayor Jenderal Soeharto. Panglima Kostrad itu berhasil meyakinkan Presiden bahwa dirinyalah yang paling bisa mengendalikan kemaanan Indonesia. Soeharto juga berhasil meyakinkan massa bahwa dalang pembunuhan jenderal itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itu massa terus mendesak Sukarno untuk membubarkan PKI namun ia menolak. Penolakan ini membuat posisinya terjepit. Satu sisi presiden masih memandang PKI sebagai partai besar yang menyokong ambisi politiknya, tapi di sisi lain sebagian massa menuntut PKI dibubarkan.

Pada akhirnya, 11 Maret 1966 Sukarno meneken surat perintah kepada Soeharto untuk melakukan perlindungan keamanan bagi dirinya dan keluarga. Namun belakangan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu dimaknai Soeharto sebagai pelimpahan kewenangan keamanan.

Pada 12 Oktober 1966 Soeharto membubarkan PKI. Langkah politik ini, meski melanggar konstitusi, mendapatkan respon positif massa. Sukarno makin terdesak setelah MPRS mengeluarkan dua ketetapan yakni TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Setahap lagi Sukarno terjungkal dari kursi kekuasaan.

Pada Sidang MPRS, 22 Juni 1966, Soekarno diminta pertanggungjawabannya sebagai presiden. Sukarno memenuhi permintaan itu. Ia berpidato di MPRS dengan judul “Nawaksara”,. Di situlah Sukarno mengungkap bahwa G30S terjadi karena tiga faktor; keblingernya pimpinan PKI, kecanggihan spionase asing, dan tindakan-tindakan tidak benar sejumlah tokoh. Analisis Bung Karno tidak digubris MPRS. MPRS kemudian meminta Sukarno untuk melengkapi pidato tersebut. Ia melengkapi pidatonya dengan judul “Pelengkap Nawaskara”. Pidato itu ia bacakap pada 10 Januari 1967. Seminggu kemudian, 16, Februari 1965, MPRS mengumumkan pidato Sukarno ditolak.

Empat hari kemudian, 20 Februari 1967, Soekarno sampai pada senjakala kekuasaanya, Hari itu ia menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. Pada 12 Maret 1967, MPRS mendepak Sukarno dari kursi presiden dan mendudukan Suharto sebagai pejabat sementara Presiden. Soekarno resmi terjungkal dari kekuasaanya.

Proklamator itu lalu meninggalkan istana lalu berdiam di Wisma Yaso selama kurang lebih 3 tahun. Di sana ia menghabiskan hari-harinya dengan kesepian. Penjagaan dari militer Orba tak memungkinkan selain keluarga menjenguknya. Sukarno tua mulai sakit-sakitan. Dokter Kepresidenan Prof. Dr. Mahar Mardjono di Wisma Yaso memvonis Soekarno sakit ginjal. Di hari ulang tahunya yang ke-69 kondisi kesehatannya terus memburuk.

Pada 21 Juni 1970 pukul 07.00 Sukarno meninggal dunia.

Sumber : tirto.id