Koperasi ( Solusi bukan Beban )

Seorang anak muda yang resah dengan system yang ada dibidang perekenomian sempat bertanya apa bedanya perbankan, lembaga keuangan dan Koperasi. Saya tahu bahwa dia bertanya karena berkaitan dengan structure dan system yang berlaku. Ini pertanyaan yang cerdas karena langsung kepada system yang diterapkan dan bukan hanya soal apa yang nampak dipermukaan yang kadang terkesan utopis.  Pertanyaan ini sebetulnya pernah saya ajukan ketika berdialogh dengan professor di Beijing. Dia menjawab pertanyaan saya dengan sederhana. System ekonomi pada suatu Negara berhubungan dengan system politik. Bagaimana kepemimpinan itu dilahirkan akan mencerminkan bagaimana system perekenomian dibentuk. BIla kepemimpinan lahir karena uang atau modal maka yang akan muncul adala system politik yang bekerja untuk kepentingan pemodal. Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang juga punya akses kepada modal dan pasar. Selebihnya adalah sampah.

Baiklah. Saya akan uraikan sedikit. Lembaga perbankan, mereka pooling fund karena legitimasi Negara sesuai peraturan  standard compliance ( Kepatuhan sesuai aturan BI atau OJK ) yang tetap.  Jadi orang narok duit di bank karena dasarnya kepercayaan atas izin yang melekat pada bank. Orang tidak peduli uang itu mau diapain , yang penting dia dapat bukti penempatan dana. Kalau bank itu collapse maka resiko ditanggung Negara melalui LPS ( Lembaga penjaminan SImpanan ). LPS pun dananya dari public sendiri ( Bukan APBN) yang diberi hak memungut premi dari setiap deposan. Bank selalu menentukan bunga deposito berdasarkan suku bunga SBI. Artinya bila tidak ada debitur yang qualified maka mereka bisa lempar dana deposan itu ke BI lewat SBI dan menikmati spread dengan santai. Itu sebabnya bank hanya bekerja berdasarkan laba semata. Ini konspirasi smart antara pemilik modal dan Negara ( BI). Dengan mekanisme ini pemilik bank benar benar bisa menikmati bisnis ponzy yang legitimate.

Lembaga keuangan bukan Bank, mereka pooling fund berdasarkan peruntukan dengan jelas.  Mereka diwajibkan mem presentasikan untuk apa uang itu dipakai, apa resikonya, berapa yield nya , gimana settlement nya. Semua transfarance. DIsamping itu Negara juga berhak mengawasi dengan ketat peruntukan dana itu. Namun yang kita sayangkan adalah lembaga keungan yang didesign ini dilarang masuk langsung ke sector riel. Mereka hanya boleh masuk ke sector pasar uang dan modal. Jadi lagi lagi hanya untuk kepentingkan system moneter yang sudah di design dimana uang berputar disana sana saja. Sektor riel tetap tempat yang sophisticated untuk dijangkau oleh kekuatan putaran dana public.

Lantas gimana kelanjutannya untuk perjuangan menggerakan sector riel ?  Saya tidak peduli bila dibilang puritan oleh siapapun bahwa bagi saya KOPERASI adalah cara yang tepat kalau kita ingin bicara tentang solusi yang berbasis dari masyarakat untuk masyarakat, dari tujuan  produksi/jasa , konsumsi maupun financial resource. Koperasi tidak mengenal suara mayoritas. Satu anggota satu suara. Tidak peduli berapa dia punya dana. Koperasi didirikan berdasarkan peruntukan yang jelas dan untuk kepentingan komunitas yang jelas. Para ahli ekonom selalu mengatakan bahwa kelemahan koperasi sangat sulit untuk dijadikan tujuan spread ownership berskala massive seperti bursa saham. Ya benar, kalau kita bicara  30 tahun lalu. Tapi di era IT system yang sudah melilit dunia, hal itu bukan hal yang sulit. Tersedia database software untuk menggerakan system keanggotaan berskala massive sekaligus clearing house nya.. Lewat IT system, secara otomatis seluruh anggota akan berpungsi langsung sebagai wakil dan ikut mengawasi secara online.

Koperasi adalah hasil renungan panjang seorang M. Hatta, bapak pendiri negeri ini. Dia seorang intelektual yang dibesarkan oleh pendidikan modern di Eropa. Dia juga hidup dalam perjuangan bawah tanah ketika usia belia. Aktif terlibat dalam diskusi lintas isme. Ada yang mengatakan bahwa Hatta adalah sufi modern yang hidup sederhana namun visinya bicara tentang cinta dan kasih sayang kepada rakyat yang lemah.  Baginya koperasi adalah alat perjuangan rakyat untuk melawan kekuatan modal.  Bung Karno dan para pendiri Negara kita mengatakan bahwa Koperasi adalah suku guru perekenomian yang berbasis kepada keadilan social dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Mengapa ? karena koperasi yang kuat akan equal dengan kekuatan ekonomi lain seperti PT, BUMN.  Tidak akan ada saling menjatuhkan karena semua bergerak saling memberikan manfaat berdasarkan system yang diatur berbasis keadilan social bagi semua.

Tapi…Pada tahun 2002, Asian Development Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung Program Financial Governance and Social Security Reform ( FGSSR) senilai USD 250 juta. Saya ingat ketika bantuan ini diberikan, salah satu teman aktifis berkata bahwa ada dua agenda besar dari program ini, yaitu mereform koperasi dan jaminan social. Bantuan ini sebagai kelanjutan dari tekanan international lewat IMF , Worldbank yang digagas oleh OECD dalam blue print Economic reform untuk Indonesia. Benarlah, setelah itu , Amandemen UUD 45 pasal 33 terjadi dengan menghapus kata Koperasi. Koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat yang berlandaskan kepada kekeluargaan telah terhalau di repubik ini. Semua harus mengacu kepada system ekonomi pasar. Tak ada lagi kedudukan istimewa bagi rakyat yang lemah untuk bersaing karena keterbatasan modal , tekhnologi. Semua harus berorientasi kepada laba . Kebijakan-kebijakan fital mulai dari perpajakan koperasi, KUR, dana bergulir, kredit ketahanan pangan, hanya diberikan kepada koperasi yang sudah memenuhi persyaratan dinyatakan viable (sehat) dan sustainable (berkelanjutan). Diluar itu, silahkan minggir. Pembinaan kepada yang tak layak, tak ada lagi. Hukum pasar, free entry free fall.

Padahal dalam sistem ekonomi negara kita dikenal tiga kamar, yaitu BUMN, Perseroan ( PT) dan Koperasi. Ketiga hal ini di rancang untuk menjadi tiga pilar kekuatan ekonomi nasional sesuai amanat UUD 45 dan Pancasila. BUMN hanya diarahkan menguasai sumber daya alam , industri strategis dan jasa pelayanan umum. Disini negara bertanggung jawab mengelola resiko untuk kepentingan rakyat. PT ( perseroan ) ditujukan kepada mereka yang mampu dari segi permodalan, terkhnologi untuk bersaing di pasar. Koperasi, ditujukan kepada mereka yang miskin dan lemah dari segi permodalan dan tekhnologi. Ketiga jenis usaha ini merupakan strategi nasional untuk melahirkan keadilan dibidang ekonomi. Negara harus tampil menjadi pembina yang adil. Kalau pra syarat program binaannya sama dengan BUMN dan Perseroan , maka ini jelas tidak adil. Sama saja menyamakan standard assessment tanpa peduli siapa yang dibina. Hakikat koperasi mengelola mereka ( anggota ) yang lemah melalui gerakan gotong royong dan kekeluargaan, telah terhalau dalam UU.

Tahun 2014 aktifis Koperasi mengajukan gugatan melalui judicial review ke MK atas UU Perkoperasian tahun 2012  dan berhasil dengan dibatalkannya UU tersebut secara keseluruhan. Karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru. Tapi sampai sekarang belum juga DPR menyetujui UU Koperasi yang baru walau draft RUU sudah diajukan oleh pemerintah Jokowi sejak tahun 2016.  Padahal banyak hal baru dalam dunia perkoperasian yang memerlukan regulasi sebagai payung hukum untuk mengembalikan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional sesuai amanat konstitusi,. UU baru itu diharapkan bentuk konkrit  keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. Saat ini, perekonomian nasional banyak dikuasai oleh kalangan swasta dan sebagian lainnya digerakkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Di china , kekuatan koperasi terbukti menjadi penyeimbang kekuatan pemodal. Juga di Taiwan, Eropa dan Negara lainnya. Buku tulisan Hatta masih menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan ekonomi makro di Negara tersebut. Jangan sampai dijadikan kebijakan ekonomi Negara berlandaskan kepada ekonomi pasar. Ekonomi adalah politik dan karena itu rakyat memilih pemimpin untuk melindungi mereka dari bayang bayang kekuatan pemodal dan pasar yang rakus juga culas. Semoga era Jokowi bisa segera menuntaskan UU Koperasi yang baru…agar koperasi sebagai solusi pemerataan ekonomi dan bukan beban politik seperti sebelumnya.

Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.


Sumber : DDB