oleh

Laporkan Gratifikasi Pemberian Hadiah Ke KPK Lewat Aplikasi GOL

BEKASI – Buat kalian yang saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) harus paham nih apa itu gratifikasi, dan harus melaporkan ke KPK jika memperoleh gratifikasi. Nah buat yang belum paham apa itu gratifikasi, yuk kita baca dulu penjelasan berikut.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN GRATIFIKASI ?

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN). Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah . Gratifikasi adalah “pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik“ Penjelasan Pasal 128 UU No. 20 / 2001 tentang Perubahan atas UU N0.31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

APA KRITERIA GRATIFIKASI YANG DILARANG?

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Untuk selanjutnya, penyebutan “gratifikasi yang dilarang” ditulis dengan “Gratifikasi”

MENGAPA GRATIFIKASI ITU DILARANG ?
Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Kalian yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong kalian bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional, sehingga kalian tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

APA YANG MENJADI DASAR PENGATURAN GRATIFIKASI BAGI KALIAN ?

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 128 UU Tipikor seiak tahun 2001. Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja,maka kalian dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Berikut adalah pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

Pasal 12B

1. Setiap gratifikasi kepada Pn/PN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (l) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pasal 16 UU No. 30/2002 tentang KPK juga mengatur bahwa setiap Pn/PN yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.

APA SAJA GRATIFIKASI YANG BOLEH DI TERIMA ?

Pada dasarnya, semua gratifikasi yang diterima oleh lnsan PTC wajib dilaporkan pada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), kecuali:
1. Pemberian dari keluarga, yakni kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/anak menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak ipar/adik ipar, sepupu/ keponakan. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan penerima;

2. Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Pemberian dari sesama pekerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks soisal sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya pemberian voucher belanja, pulsa, cek atau giro. Nilai pemberian paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberian yang sama;

5. Pemberian sesama pekerja dengan batasan paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro;

6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;

7. Prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investas, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai Negeri yang berlaku umum;

10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;

11. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; atau Diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

 

JIKA SAYA MENERIMA GRATIFIKASI, KEMANA SAYA HARUS MELAPOR ?

Nah buat kalian khususnya yang bekerja sebagai PNS dan menerima gratifikasi bisa melaporkannya ke KPK dengan berbagai cara diantaranya :

1. Website KPK dengan link https://gol.kpk.go.id/login
2. Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
3. Aplikasi GOL yang dapat di unduh di handphone android atau iphone anda
4. Surat kirim ke alamat : Direktorat Gratifikasi, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed